Pantaunews.id - Kebijakan Pemerintah Provinsi yang memangkas anggaran Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) 2025 untuk sekolah swasta di Jawa Barat menjadi sorotan.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Lillah Sahrul Mubarok menyatakan keprihatinannya terhadap dampak kebijakan ini yang dinilai semakin memberatkan dunia pendidikan swasta.
"Kebijakan ini membuat sekolah swasta menjerit di tengah kondisi pendidikan yang semakin berat. Di sisi lain, pemerintah kini menodong agar sekolah swasta mengeluarkan ijazah alumni yang ditahan karena administrasi," ungkapnya.
Menurut Cep Ayuy sapaan akrabnya, menyatakan menurut data yang menunjukkan bahwa anggaran BPMU untuk sekolah swasta pada 2025 turun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2024, anggaran BPMU untuk SMA, SMK, dan SLB swasta mencapai Rp595,6 miliar, sementara pada 2025 hanya dianggarkan Rp580 miliar, jauh dari usulan Rp623,8 miliar. Penurunan ini mengurangi bantuan per siswa, yang berimbas pada kualitas pendidikan di sekolah-sekolah swasta.
"Sangat menyayangkan sikap pemerintah yang tetap memotong anggaran BPMU meskipun pemerintah provinsi menetapkan target peningkatan indikator pendidikan, seperti Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), yang bertentangan dengan kenyataan tersebut," ujarnya.
Lebih lanjut, Cep Ayuy juga menyebutkan bahwa penurunan anggaran BPMU juga berdampak pada besaran bantuan yang diterima oleh siswa.
"Pada 2024, siswa SMA swasta menerima bantuan sekitar Rp600 ribu, namun pada 2025, jumlah tersebut hanya sekitar Rp542 ribu. Hal ini tentu saja membuat sekolah swasta semakin terjepit dalam upaya mempertahankan kualitas pendidikan mereka," tuturnya.
Cep Ayuy mendorong agar pemerintah segera melakukan verifikasi menyeluruh terhadap sekolah-sekolah swasta dan mencari solusi yang proporsional agar tidak ada pihak yang dirugikan. ***
Redaksi
0 Komentar