Pantaunews.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Acep Jamaludin, mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah konkret dalam mempermudah akses perizinan dan permodalan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurutnya, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah yang perlu mendapat dukungan penuh, khususnya dalam aspek regulasi dan pembiayaan.
Dalam keterangannya, Acep menegaskan bahwa birokrasi yang panjang dan sulit masih menjadi kendala utama bagi para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Ia menyebutkan perlunya reformasi dalam sistem perizinan agar lebih efisien dan transparan.
"Banyak pelaku UMKM yang mengeluh karena rumitnya proses perizinan dan sulitnya mengakses sumber permodalan. Pemerintah harus hadir dengan solusi nyata untuk memangkas birokrasi dan membuka akses pembiayaan yang lebih inklusif," ujar Acep Jamaludin dalam keterangannya, Jumat (29/08)
Lebih lanjut, Acep juga meminta agar pemerintah daerah bekerja sama dengan lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, untuk menciptakan skema kredit yang ramah bagi UMKM, termasuk memperkuat program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan mendorong digitalisasi dalam proses pengajuan.
Ia menekankan bahwa kemudahan dalam perizinan dan akses permodalan tidak hanya akan membantu UMKM bertahan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja.
"Ketika UMKM berkembang, maka ekonomi daerah pun tumbuh. Sudah saatnya kita serius menjadikan UMKM sebagai prioritas pembangunan ekonomi," pungkasnya.
DPRD Jawa Barat, lanjut Acep, akan terus mengawal dan mendorong pemerintah provinsi untuk menyiapkan regulasi dan kebijakan yang berpihak pada pelaku usaha kecil.***
Redaksi
0 Komentar