Acep Jamaludin Dorong Percepatan Pembangunan Sekolah Baru di Jawa Barat




Bandung,Pantaunews.id - Pemerintah Provinsi Jawa Barat di tahun 2025 berencana untuk membangun sekolah baru, terutama SMA dan SMK, dengan memprioritaskan wilayah kecamatan yang belum memiliki sekolah negeri.

Terkait hal ini, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Acep Jamaludin, menegaskan komitmennya untuk mendorong percepatan pembangunan sekolah baru di wilayah Jawa Barat. Pernyataan ini disampaikan saat Penyebarluasan Perda Tahun Anggaran 2024-2025, bertempat di Jl. A.H Nasution, RT/RW 01/02, Kel. Cipadung Wetan, Kec. Panyileukan, Kota Bandung Senin(08/09/2025).

"Provinsi jawa barat di tahun ini kita akan bikin 15 unit sekolah SMA dan SMK di kecamatan yang belum ada sekolah negeri nya, di kota bandung dari 30 kecamatan salah satunya kecamatan panyileukan yang belum ada sekolah negeri nya," katanya. 

Menurut Acep, pembangunan sekolah baru merupakan langkah strategis dalam mengatasi ketimpangan akses pendidikan menengah atas di Jawa Barat, yang hingga saat ini masih menjadi persoalan serius.

"Hanya 46 persen lulusan SMP yang bisa tertampung di SMA atau SMK negeri. Ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk menambah unit sekolah baru, khususnya di daerah-daerah yang belum terjangkau," ucapnya. 

Acep menegaskan bahwa DPRD Jabar akan mengawal ketat proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan sekolah-sekolah baru ini. Ia meminta agar dinas terkait tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memastikan ketersediaan guru, kurikulum yang relevan, serta fasilitas penunjang yang memadai.

"Pembangunan sekolah tidak boleh asal jadi. Kualitas pendidikan dimulai dari kesiapan infrastruktur yang lengkap, tenaga pendidik yang memadai, serta manajemen sekolah yang akuntabel," tegas politisi dari fraksi PKB. 

Acep menyatakan bahwa pembangunan sekolah baru bukan sekadar proyek fisik, melainkan bagian dari upaya jangka panjang untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan pendidikan di seluruh pelosok Jawa Barat.

"Setiap anak di Jawa Barat, apapun latar belakang ekonominya, berhak mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas. DPRD akan memastikan hal itu menjadi kenyataan," pungkasnya.***

Redaksi

0 Komentar