Cianjur, pantaunews.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Asep Suherman, S.H.I, melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan tahun anggaran 2025 di Desa Cikancana, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Sabtu (11/10).
Turut hadir dalam agenda tersebut anggota komisi B DPRD Provinsi Jawa Barat, Aziz Muslim, S.Pd, serta kepala UPTD Kecamatan Sukaresmi, Acep Bani S.E.
Asep Suherman yang juga sebagai ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Barat mengatakan bahwa, kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah, khususnya dalam pelaksanaan program-program yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat.
"Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program pemerintahan daerah berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," katanya.
Asep juga mengungkapkan bahwa, pengawasan merupakan salah satu dari tiga fungsi utama anggota dewan, selain fungsi legislasi dan anggaran.
"Melalui kegiatan pengawasan ini, para anggota DPRD berperan memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ungkapnya.
Dalam kunjungannya, Asep Suherman berdialog langsung dengan aparat desa serta masyarakat setempat guna menyerap aspirasi dan mengevaluasi pelaksanaan program-program pemerintahan di desa tersebut.
"Kami ingin memastikan bahwa program yang telah direncanakan dan dianggarkan dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat," ujarnya.
Beliau juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah provinsi dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan pembangunan desa.
Selain meninjau capaian program, Asep juga menerima berbagai masukan dari warga terkait kebutuhan infrastruktur, pertanian, dan pelayanan sosial.
"Aspirasi ini akan menjadi bahan evaluasi sekaligus pertimbangan dalam pembahasan kebijakan anggaran selanjutnya di tingkat provinsi," tambahnya.
Kegiatan pengawasan ini diharapkan dapat mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel di seluruh wilayah Jawa Barat.***
Redaksi
0 Komentar